PENGARUH KOPERASI UNIT DESA
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DI PEDESAAN
MAKALAH
Ditulis
untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Perekonomian Indonesia dengan Dosen
Pengampu Dr.H. Yoyo Sunaryo N, Ir., M.P
Disusun
oleh :
1. Agung
Pratama (2014051018)
2. Dede
Sri Rahayu (2014052305)
3. Eva
Sundari (2014051108)
4. Ghitalya
Septiani (2014051122)
5. Nandang
Jatnika Rahayu (2014051195)
Kelas
: Manajemen III-A
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KUNINGAN
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Secara
ekonomi perbandingan antara masyarakat desa dan kota dapat mudah diketahui,
masyarakat kota pembangunan ekonominya jauh lebih baik dibandingkan masyarakat
desa, namun walaupun demikan pembangunan ekonomi di kota tetap bergantung pada
pembangunan ekonomi di desa. Contohnya, masyarakat yang tinggal di desa
cenderung mendapatkan nafkah dari bercocok tanam ataupun mencari ikan sebagai
nelayan. Setiap sorenya, masyarakat di desa mengirim sebagaian besar hasil
panennya ke kota untuk mendapatkan uang dan kemudian di gunakan untuk membeli
makanan untuk keluarganya.
Di kota,
hasil panen tadi dijual ke pasar dan dibeli oleh masyarakat di kota untuk
makan, tidak sedikit pula yang dikirim ke luar negeri (ekspor). Contoh tadi jelas
memperlihatkan bahwa pembangunan masyarakat di desa sangat statis, dalam artian
kurang berkembang jika dibandingkan dengan masyarakat kota yang cenderung
bereksplorasi dengan kondisi dan keadaan lingkungan. Sebagai pendukung perekonomian perkotaan, masyarakat
desa memerlukan suatu stimulan untuk menggerakan perekonomian di daerahnya
sendiri. Stimulan tersebut juga diharapkan nantinya dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga nantinya jurang pemisah antara koda dan
desa akan semakin berkurang.
Oleh karena
itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama
dalam rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Salah satu unit
usaha yang diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi bangsa, khususnya ekonomi
pedesaan adalah koperasi unit desa (KUD), yang telah terbentuk di masing-masing
desa. Ide dasar terbentuknya KUD di masing-masing desa tersebut untuk
menggerakkan roda ekonomi pedesaan dan juga untuk menunjang pembangunan desa.
B.
Rumusan
Masalah
Adapun
rumusan masalahnya sebagai berikut :
1.
Apa pengertian KUD (Koperasi Unit Desa)?
2.
Apa tujuan KUD (Koperasi Unit Desa)?
3.
Apa peranan koperasi terhadap
pertumbuhan perekonomian masyarakat di pedesaan?
4.
Seberapa besar pengaruh KUD (Koperasi
Unit Desa) terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di pedesaan?
5.
Apa dasar hukum pembentukan KUD
(Koperasi Unit Desa)?
6.
Bagaimana keberhasilan dan kekurangan
koperasi unit desa?
7.
Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh KUD?
8.
Bagaimana usaha-usaha yang harus dilakukan agar permasalahan
itu terselesaikan?
9.
Apa saja program pembinaan dan
pengembangan KUD?
10. Bagaimana
strategi agar program pembinaan dan pengembangan itu terlaksanakan?
11. Bagaimana
cara mengoptimalkan peran koperasi di desa untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi?
C.
Tujuan
Penulisan
Adapun
tujuan penulis menulis makalah ini, sebagai berikut:
1. Untuk
pengertian KUD (Koperasi Unit Desa);
2. Untuk
mengetahui dan memahami tujuan koperasi unit desa terhadap pertumbuhan
perekonomian masyarakat di pedesaan;
3. Untuk
mengetahui dan memahami peranan koperasi unit desa terhadap pertumbuhan
perekonomian masyarakat di pedesaan;
4. Untuk
mengetahui dan memahami seberapa besar pengaruh KUD (Koperasi Unit Desa)
terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di pedesaan;
5. Untuk
mengetahui dan memahami dasar hukum yang melandasi pembentukan koperasi unit
desa;
6. Untuk
mengetahui dan memahami kelebihan dan kekurangan KUD;
7. Untuk
mengetahui dan memahami permasalahan yang dihadapi oleh KUD beserta usaha-usaha
untuk meminimalisir permasalahan itu terjadi;
8. Untuk
mengetahui dan memahami seberapa besar keberhasilan koperasi unit desa dan
untuk mengetahui dan memahami kelemahan koperasi unit desa;
9. Untuk
mengetahui dan memahami bagaimana cara mengoptimalkan peran koperasi di desa
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
D.
Sistematika
Penulisan
Dalam
pembuatan laporan ini penulis membagi ke dalam empat bab.
Bab
I berupa pendahuluan yang memuat latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, sistematika penulisan.
Bab
II berupa tinjauan pustaka yang memuat pengertian koperasi, sejarah koperasi,
landasan koperasi, unsur-unsur koperasi, karakteristik koperasi, prinsip, asas,
dan tujuan koperasi; fungsi dan manfaat koperasi; lambang koperasi, tingkatan
dan perangkat organisasi koperasi; bentuk dan koperasi; modal koperasi, cara mendirikan koperasi, perbedaan
dengan organisasi non-koperasi, kelebihan
dan kelemahan koperasi.
Bab III berupa pembahasan
yang memuat pengertian
KUD (Koperasi Unit Desa), tujuan koperasi unit desa (KUD), peranan
koperasi terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat di pedesaan, pengaruh KUD
(Koperasi Unit Desa) terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di pedesaan, dasar hukum
pembentukan koperasi unit desa, perkembangan koperasi
dalam perekonomian nasional,
keberhasilan dan kekurangan koperasi unit desa, cara
mengoptimalkan peran koperasi di desa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Bab IV berupa penutup yang memuat
kesimpulan dan saran.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A.
Pengertian
Koperasi
1. Pengertian
koperasi secara bahasa dan istilah
Secara bahasa, koperasi berasal dari dua suku kata
bahasa inggris, yaitu 'co' dan 'operation'. Co berarti
bersama, dan operation berarti bekerja. Sehingga dapat diartikan co-operation
(koperasi) adalah melakukan pekerjaan secara bersama (gotong-royong).
Secara istilah, pengertian koperasi adalah badan usaha
yang memiliki anggota orang atau badan hukum yang didirikan dengan berlandaskan
asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi. Koperasi merupakan produk ekonomi yang kegiatannya menjadi gerakan
ekonomi kerakyatan, dan berjalan dengan prinsip gotong-royong.
2. Pengertian
koperasi menurut para ahli
a. ILO
mengemukakan bahwa koperasi adalah perkumpulan orang-orang, penggabungan
orang-orang berdasarkan kesukarelaan, terdapat tujuan ekonomi yang ingin
dicapai, koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan
secara demokratis, terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang
dibutuhkan, anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang.
b. Arifinal
Chaniago (1984) mengemukakan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan
beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada
anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan
menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.
c. P.J.V.
Dooren (1992) mengemukakan bahwa koperasi tidaklah hanya kumpulan
orang-orang, akan tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari badan-badan hukum
(corporate).
d. Dr. Fay
(1908) mengemukakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dngan tujuan
berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu
dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing–masing
sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding
dengan kesempatan mereka terhadap organisasi.
e. Munker
mengemukakan bahwa koperasi adalah organisasi tolong-menolong yang menjalankan
urusan niaga secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas
dalam urusan niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang
dikandung gotong royong.
f. UU No. 25
1992 mengemukakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau
badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang beradasarkan atas azas
kekeluargaan.
B.
Sejarah
Koperasi
1. Sejarah koperasi dunia
Gerakan koperasi
di dunia, di mulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19 di Inggris.
Lembaga ini sering disebut dengan “Koperasi Praindustri”. Dari sejarah
perkembangannya, dimulai dari munculnya revolusi industri di Inggris tahun 1770
yang menggantikan tenaga manusia dengan mesin-mesin industri yang berdampak
pada semakin besarnya pengangguran hingga revolusi Perancis tahun 1789 yang
awalnya ingin menumbangkan kekuasaan raja yang feodalistik, ternyata
memunculkan hegemoni baru oleh kaum kapitalis. Semboyan
Liberte-Egalite-Fraternite (kebebasan-persamaan-kebersamaan) yang semasa
revolusi didengung-dengungkan untuk mengobarkan semangat perjuang rakyat
berubah tanpa sedikitpun memberi dampak perubahan pada kondisi ekonomi rakyat.
Manfaat Liberte (kebebasan) hanya menjadi milik mereka yang memiliki kapital
untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Semangat Egalite dan Fraternite
(persamaan dan persaudaraan) hanya menjadi milik lapisan masyarakat dengan
strata sosial tinggi (pemilik modal kapitalis).
2. Perkembangan koperasi di Eropa
a.
Perkembangan koperasi di Perancis
Revolusi
Perancis dan perkembangan industri telah menimbulkan kemiskinan dan penderitaan
bagi rakyat Perancis. Kelahiran koperasi yang didasari oleh adanya penindasan
dan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat kalangan bawah (buruh) di dalam
sistem kapitalisme yang berkembang pesat saat itu, ternyata harus berhadapan
pula dengan kelemahan dari dalam koperasi sendiri. Kurangnya modal, kesadaran
dan pengetahuan yang rendah dari anggota dan pengurus menyebabkan koperasi
sulit berkembang secara pesat. Di sisi lain, ideologi sosialisme yang muncul
sebagai reaksi dari kekurangan-kekurangan kapitalisme itu ternyata tidak mampu
berbuat banyak untuk merubah keadaan saat itu. Berkat dorongan pelopor-pelopor
mereka seperti Charles Forier, Louis Blanc, serta Ferdinand Lasalle, yang
menyadari perlunya perbaikan nasib rakyat, para pengusaha kecil di Perancis,
mereka berhasil membangun koperasi-koperasi yang bergerak dibidang produksi.
b.
Perkembangan koperasi di Inggris
Koperasi
didirikan di kota Rochdale, Inggris pada tahun 1844. Koperasi ini dipandang
sukses. Koperasi yang dipelopori oleh 28 anggota tersebut dapat bertahan dan
sukses karena didasari oleh semangat kebersamaan dan kemauan untuk berusaha.
Meskipun masih sangat sederhana tetapi apa yang dilakukan koperasi Rochdale
dengan prinsip-prinsipnya telah menjadi tonggak bagi gerakan koperasi di
seluruh dunia. Prinsip-prinsip koperasi Rochdale tersebut kemudian dibakukan
oleh I.C.A dan disampaikan dalam konggres I.C.A di Paris tahun 1937
c.
Perkembangn koperasi di Jerman
Sekitar
tahun 1848, saat Inggris dan Perancis telah mencapai kemajuan, muncul seorang
pelopor yang bernama F. W. Raiffeisen, walikota di Flammersfield. Ia
menganjurkan agar kaum petani menyatukan diri dalam perkumpulan simpan pinjam.
Pelopor
koperasi lainnya dari Jerman ialah seorang hakim bernama H. Schulze yang
berasal dari kota Delitzcsh. Pada tahun 1849 ia mempelopori pendirian Koperasi simpan
pinjam yang bergerak di daerah perkotaan.
d.
Perkembangn koperasi di Swedia
Salah
seorang pelopor koperasi yang cukup terkemuka dari Swedia bernama Albin
Johansen. Salah satu tindakannya yang cukup spektakuler adalah
menasionalisasikan perusahaan penyaringan minyak bumi yang menurut pendapatnya,
dapat dikelola dengan cara yang tidak kalah efisiennya oleh koperasi. Pada
tahun 1911 gerakan koperasi di Swedia berhasil mengalahkan kekuatan perusahaan
besar. Pada tahun 1926 koperasi berhasil menghancurkan monopoli penjualan
tepung terigu yang dimilikki perusahan swasta.
Pada akhir
tahun 1949, jumlah koperasi di Swedia tercatat sebanyak 674 buah dengan sekitar
7.500 cabang dan jumlah anggota hampir satu juta keluarga. Rahasia keberhasilan
koperasi-koperasi Swedia adalah berkat program pendidikan yang disusun secara
teratur dan pendidikan orang dewasa di Sekolah Tinggi Rakyat (Folk High
School), serta lingkaran studi dalam pendidikan luar sekolah. Koperasi Pusat
Penjualan Swedia (Cooperative Forbundet), mensponsori program-program
pendidikan yang meliputi 400 jenis kursus teknis yang diberikan kepada karyawan
dan pengurus koperasi.
e.
Perkembangan koperasi di Amerika Serikat
Koperasi
pertama yang berdiri di Amerika Serikat adalah The Philadelphia, Contributionship
From Lose By Fire. Semacam asuransi kebakaran. Berikutnya berdiri koperasi
pengairan yang mengurus irigasi pertanian dan pada
tahun 1880 berdiri koperasi-koperasi pertanian yang besar (History and
Performance of Inkopkar 1995). Sementara itu, di Amerika Serikat, selama
bertahun-tahun juga telah berkembang perkumpulan simpan pinjam yang dikenal
dengan nama Credit Union, berkat anjuran Alphonso Desjardin (1854- 1921).
Sebelumnya
masyarakat pernah mencoba mendirikan perkumpulan serupa seperti yang pernah
didirikan oleh kaum pekerja pada tahun 1892 yang bernama The Boston Globe.
Namun kurang mendapat sambutan masyarakat karena dinilai terlalu mengejar
keuntungan sehingga tidak mencerminkan suatu bentuk kerja sama dan tolong-menolong.
Alphonso, memulai usaha simpan pinjam dengan mendirikan semacam “Bank Rakyat”
pada tahun 1900 di Levis Queebec, dengan menggerakkan kegiatan menabung di
kalangan petani maupun buruh dan selanjutnya meminjamkan kepada sesama anggota
yang memerlukan. Perkembangan yang pesat usaha simpan pinjam melalui “bank
rakyat ” mendorong Alphonso berpikir akan perlunya landasan hukum bagi
usaha tersebut. Atas usaha keras Alphonso bersama temannya Edward
A Filene (1860-1913), pada tahun 1909, lahirlah undang-undang pertama tentang
koperasi simpan pinjam di Massachussets. Dalam perkembangannya, undang-undang
tentang koperasi simpan pinjam itu juga mulai melebar ke New Hampshire.
Koperasi simpan pinjam tersebut selanjutnya menjadi model atau teladan bagi
seluruh koperasi simpan pinjam di Amerika Serikat bahkan sampai ke Kanada.
Sampai tahun
1915, jumlah koperasi simpan pinjam atau credit union telah bertambah menjadi
11 unit dan tiga tahun kemudian meningkat menjadi 42 unit dan sampai tahun 1934 telah bertambah menjadi
sekitar 2.400 unit yang tersebar di 38 negara bagian. Pada tahun
tersebut, Presiden Roosevelt menandatangani Federal Credit Union Act dan pada tahun itu pula terbentuk Federal Credit
Union yang menamakan diri sebagai National Credit Union Association, yang
berkedudukan di Madison, Wiscounsin.
3. Perkembangan koperasi di Asia
a. Perkembangan
koperasi di Jepang
Koperasi
pertama kali berdiri di negara ini pada tahun 1900 (33 tahun sesudah
pembaharuan oleh Kaisar Meiji), atau bersamaan waktunya dengan pelaksanaan
undang-undang koperasi industri kerajinan. Cikal bakal kelahiran koperasi di
Jepang mulai muncul ketika perekonomian uang mulai dikenal oleh masyarakat
pedalaman.
Gerakan
koperasi pertanian mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak tahun 1930-an,
khususnya ketika penduduk Jepang menghadapi krisis ekonomi yang melanda dunia
dalam periode 1933. Di Jepang ada dua bentuk koperasi pertanian. Yang pertama
disebut koperasi pertanian umum. Koperasi ini bekerja atas dasar serba usaha,
misalnya menyelenggarakan usaha pemasaran hasil pertanian, menyediakan kredit
untuk usaha perasuransian, pemberian bimbingan dan penyuluhan pertanian bagi usaha
tani. Bentuk koperasi yang lain disebut koperasi khusus. Koperasi ini hanya
menyelenggarakan satu jenis usaha seperti koperasi buah, koperasi daging
ternak, koperasi bunga-bungaan dan sebagainya. Pada umumnya koperasi-koperasi
pertanian di Jepang menyelenggarakan bentuk usaha koperasi yang pertama.
b. Perkembangan
koperasi di Korea
Perkembangan
koperasi di Korea, khususnya koperasi pedesaan, dimulai pada awal abad ke-20.
Di Korea ada dua organisasi pedesaan yang melayani kebutuhan kredit petani,
yakni bank pertanian Korea dan koperasi pertanian.
Pada tahun
1961 dalam rangka pelaksanaan undang-undang koperasi pertanian yang baru, bank
pertanian Korea dan koperasi pertanian digabungkan menjadi satu dengan nama
“Gabungan Koperasi Pertanian Nasional” (National Agricultural Cooperative
Federation), disingkat NACF. Gabungan ini bekerja atas dasar prinsip-prinsip koperasi
yang modern dan melakukan kerjanya atas dasar serba usaha (Multipurpose). NACF
bertugas mengembangkan sektor pertanian, meningkatkan peran ekonomi dan sosial
petani, serta menyelenggarakan usaha-usaha peningkatan budaya rakyat.
4.
Sejarah koperasi di
Indonesia
a.
Koperasi
Indonesia sebelum merdeka
Sejarah singkat gerakan koperasi
bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak
spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi
tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan
sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin
memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan
ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama,
secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia
sesamanya.
Pada tahun 1896 seorang Pamong
Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan
sebuah bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh
keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat
oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang
tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model
seperti di Jerman. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh
De Wolffvan Westerrode, seorang asisten residen Belanda. De
Wolffvan Westerrode sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan
akan mengubah bank pertolongan tabungan yang sudah ada
menjadi bank pertolongan, tabungan dan pertanian. Selain pegawai
negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena
tekanan para pengijon. Ia juga menganjurkan mengubah bank tersebut menjadi
koperasi. Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada pada
musim panen dan
memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik. Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung
itu menjadi “Koperasi Kredit Padi”. Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu
itu berpendirian lain. “Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung
Desa” tidak dijadikan koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk
lumbung-lumbung desa baru, bank –bank desa , rumah gadai dan Centrale
Kas yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semua itu adalah badan usaha
pemerintah dan dipimpin oleh orang-orang pemerintah.
Pada zaman Belanda pembentuk
koperasi belum dapat terlaksana karena:
1.) Belum ada
instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan
penyuluhan tentang koperasi;
2.) Belum ada undang-undang
yang mengatur kehidupan koperasi;
3.) Pemerintah
jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan
politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan
yang membahayakan pemerintah jajahan itu.
Pada tahun 1908, Budi Utomo yang
didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk
memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening
op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve.
Pada tahun 1927 dibentuk Serikat
Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi
pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional
Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.
Namun, pada tahun 1933 keluar UU
yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua
kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki
Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun
fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan
menyengsarakan rakyat Indonesia.
b.
Koperasi di Indonesia
setelah merdeka
Pada tanggal
12 Juli 1947, dibentuk SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia)
dalam Kongres Koperasi Indonesia I di Tasikmalaya, sekaligus ditetapkannya
sebagai Hari Koperasi Indonesia.
Pada tahun
1960 dengan Inpres no.2, koperasi ditugaskan sebagai badan penggerak yang
menyalurkan bahan pokok bagi rakyat. Dengan Inpres no.3, pendidikan koperasi di
Indonesia ditingkatkan baik secara resmi di sekolah-sekolah, maupun dengan cara
informal melalui siaran media masa dan lain-lain yang dapat memberikan
informasi serta menumbuhkan semangat berkoperasi bagi rakyat.
Lalu pada
tahun 1961, dibentuk Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI).
Pada tanggal 2-10 Agustus 1965, diadakan (Musyawarah Nasional Koperasi)
MUNASKOP II yang mengesahkan undang-undang koperasi no.14 tahun 1965
di Jakarta.
c. Koperasi di Indonesia pada zaman orde baru hingga sekarang
Berikut
beberapa kejadian perkembangan koperasi di Indonesia pada zaman orde baru
hingga sekarang :
1.) Pada tanggal
18 Desember 1967, Presiden Soeharto mengesahkan Undang-Undang
Koperasi no.12 tahun 1967 sebagai pengganti
Undang-Undang no.14 tahun 1965.
2.) Pada tahun
1969, disahkan badan hukum terhadap badan kesatuan “Gerakan Koperasi Indonesia”
(GERKOPIN).
3.) Lalu pada
tanggal 9 Februari 1970, dibubarkannya GERKOPIN dan sebagai penggantinya
dibentuk “Dewan Koperasi Indonesia” (DEKOPIN).
4.) Pada tanggal
21 Oktober 1992, disahkan Undang-Undang no.25 tahun 1992 tentang
perkoperasian, undang-undang ini merupakan landasan yang kokoh bagi koperasi
Indonesia di masa yang akan datang.
5.) Masuk tahun
2000an hingga sekarang perkembangan koperasi di Indonesia cenderung jalan di
tempat.
C.
Landasan
Koperasi
Sebagai tulang punggung perekonomian
rakyat, koperasi dianggap perlu (urgent) untuk dibentuk. Maka muncullah
landasan-landasan yang patut dipertimbangkan untuk membuat koperasi. Ada banyak
landasan yang menjadi pijakan untuk pendirian koperasi. Dan di bawah ini ada
beberapa landasan koperasi, diantaranya:
1.
Landasan Idiil Pancasila
Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat, adil,
makmur, dan sejahtera, koperasi membutuhkan topangan dari landasan hukum. Dan
landasan hukum untuk koperasi Indonesia dapat berpijak adalah Pancasila.
2.
Landasan UUD 1945
Dalam Undang-undang Dasar 1945, koperasi diposisikan
sebagai soko guru perekonomian nasional. Atas kedudukan koperasi tersebut, maka
koperasi dianggap perlu memiliki departemen / kementerian khusus dalam kabinet.
Departemen ini berfungsi membawahi urusan-urusan koperasi nasional, seperti
pengembangan, penyuluhan, workshop, pembekalan, pembiayaan, sampai dengan
penanganan-penangan hukum apabila terjadi sesuatu.
3.
Landasan Sosial (mental
gotong-royong dan setia kawan)
Dalam prosesnya, koperasi merupakan organisasi yang
membutuhkan banyak peran masyarakat. Seperti dalam pengertian koperasi, koperasi adalah organisasi demokrasi ekonomi,
mandiri dan berotonomi. Setiap anggotanya bahu-membahu membantu, berbagi,
berpendapat, dan berdiskusi. Mulai dari mendiskusikan organisasi, manajerial, pemasaran, dan membangun usaha anggotanya.
4.
Landasan operasional Pasal
33 UUD 1945, UU Koperasi No. 12 1967, UU Koperasi No. 25 1992
UUD 1945 pasal 33 ayat 1:
“perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.”
Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang
diutamakan bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai
dengan itu adalah koperasi.
D.
Unsur-Unsur
Koperasi
Unsur-unsur yang terkandung dalam
koperasi sabagai berikut:
1.
Mengusahakan keutuhan barang dan jasa untuk perbaikan
kehidupan anggotanya;
2.
Berasaskan kekeluargaan;
3.
Koperasi
adalah badan usaha (Business Enterprise);
4.
Koperasi Indonesia
koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip-prinsip koperasi”;
5.
Koperasi
Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”;
6.
Bertujuan menyejahterakan anggotanya khususnya dan
masyarakat pada umumnya;
7.
Keanggotaannya bersifat sukarela;
8.
Pembagian SHU secara adil dan besarnya sesuai dengan
usahanya masing-masing;
9.
Kekuasaan tertinggi di tangan rapat anggota;
10.
Berusaha mendidik dan menumbuhkan kesadaran
berkoperasi anggota.
E.
Karakteristik
Koperasi
Adapun karakteristik koperasi adalah
sebagai berikut :
1.
Sifat sukarela pada keanggotannya;
2.
Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi;
3.
Koperasi bersifat nonkapitalis;
4.
Kegiatannya berdasarkan pada prinsip swadaya (usaha
sendiri), swakerta (buatan sendiri), swasembada (kemampuan sendiri);
5.
Perkumpulan orang;
6.
Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa dan
jasa modal dibatasi;
7.
Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya,
memperbaiki kesejahteraan anggotanya, pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya;
8.
Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan
anggota;
9.
Tidak mementingkan pemasukan modal/pekerjaan usaha
tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan;
10.
Dalam rapat anggota tiap anggota masing-masing satu
suara tanpa memperhatikan jumlah modal masing-masing;
11.
Setiap anggota bebas untuk masuk/keluar (anggota
berganti) sehingga dalam koperasi tidak terdapat modal permanen;
12.
Seperti halnya perusahaan yang terbentuk Perseroan
Terbatas (PT) maka koperasi mempunyai bentuk badan hukum;
13.
Menjalankan suatu usaha;
14.
Penanggung jawab koperasi adalah pengurus;
15.
Koperasi bukan kumpulan modal beberapa orang yang
bertujuan mencari laba sebesar-besarnya;
16.
Koperasi adalah usaha bersama kekeluargaan dan
kegotong-royongan. Setiap anggota berkewajiban bekerja sama untuk mencapai
tujuan yaitu kesejahteraan para anggota;
17.
Kerugian dipikul bersama antara anggota. Jika koperasi
menderita kerugian, maka para anggota memikul bersama. Anggota yang tidak mampu
dibebaskan atas beban/tanggungan kerugian. Kerugian dipikul oleh anggota yang
mampu.
F.
Prinsip,
Asas, dan Tujuan Koperasi
1. Prinsip koperasi
Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun
1992, Pasal 5 Ayat 1 dan Ayat 2, koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai
berikut:
a. Prinsip ke
dalam
Keanggotaan bersifat sukarela dan
terbuka. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa:
1.) Menjadi
anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun;
2.) Seseorang
dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan
dalam Anggaran Dasar Koperasi;
3.) Sifat
terbuka mengandung makna dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau
diskriminasi dalam bentuk apapun;
4.) Pengelolaan
dilakukan secara demokratis
Pengelolaan demokratis berarti rapat
anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi, urusan kegiatan koperasi
diselenggarakan oleh pengurus, pengurus dipilih dari dan oleh anggota, pengurus
mengangkat manajer dan karyawan atas persetujuan rapat anggota, kebijakan
pengurus dikontrol oleh anggota melalui pengawas, laporan keuangan dan kegiatan
koperasi lainnya terbuka dan transparan, satu anggota satu hak suara.
5.) Pembagian
sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha
masing-masing anggota
Bagian SHU untuk anggota, dihitung
secara sebanding (proporsional) berdasarkan transaksi dan penyertaan modal
(simpanan pokok dan simpanan wajib) setiap anggota pada akhir tahun buku.
Transaksi anggota tercatat di koperasi. Persentase SHU yang dibagikan kepada
anggota ditentukan dalam rapat anggota.
6.) Pemberian
balas jasa terbatas terhadap modal
Modal dalam koperasi pada dasarnya
diperlukan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari
keuntungan. Karena itu, anggota memperoleh bunga yang terbatas terhadap modal.
Yang dimaksud dengan “terbatas” adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku
bunga yang berlaku di pasar. Bunganya tidak lebih dari suku bunga bank
pemerintah yang lazim. Anggota memperoleh keuntungan dalam bentuk lain, seperti
mengikuti pendidikan anggota dan dapat memperoleh produk dengan mudah, murah
dan bermutu tinggi.
7.) Kemandirian
Kemandirian berarti koperasi tidak
bergantung pada pihak lain. Karena koperasi memiliki:
a.) Modal sendiri yang berasal dari
anggota;
b.) Pengelola
sendiri, yaitu pengurus yang dipilih dari dan oleh anggota.;
c.) AD dan ART
sendiri.
b.
Prinsip ke luar
1.) Pendidikan
perkoperasian
Untuk meningkatkan kemampuan manajemen
dan terlaksananya prinsip-prinsip koperasi, maka penting sekali anggota,
pengurus dan karyawan koperasi ditingkatkan pemahaman, kesadaran, dan
keterampilannya melalui pendidikan. Besarnya biaya pendidikan ditetapkan oleh
anggota dalam rapat anggota.
2.) Kerjasama
antar koperasi
Koperasi dapat bekerjasama dengan
koperasi-koperasi lain di tingkat lokal, nasional, ataupun internasional. Di
Indonesia, koperasi-koperasi primer bisa membentuk pusat dan induk di tingkat
regional dan nasional.
2. Asas koperasi
Koperasi mempunyai asas-asas yang
berasal dari Negara Indonesia karena badan usaha ini bersumber dari masyarakat
Indonesia itu sendiri. Asas-asas tersebut antara lain:
a. Asas
kekeluargaan
Asas ini mengandung makna adanya
kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala
sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dan dari semua anggota
koperasi itu. Jadi, bukan untuk diri sendiri maupun beberapa anggota saja dan
juga bukan dari satu anggota melainkan mencakup semuanya. Dengan asas yang
bersifat seperti ini maka semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang
sama.
b. Asas
kegotongroyongan
Asas ini mengandung arti bahwa dalam
berkoperasi harus memiliki toleransi, sifat mau bekerja sama, dan sifat-sifat
lainnya yang mengandung unsur kerja sama, bukan orang perorangan.
3. Tujuan koperasi
Berdasarkan bunyi pasal 3 UU No.
25/1992, tujuan koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi tiga hal
sebagai berikut :
a.
Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya;
b.
Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat; dan
c.
Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.
G.
Fungsi
dan Manfaat Koperasi
1. Fungsi
koperasi
a. Fungsi sosial yaitu mengatur
cara-cara manusia hidup;
b. Fungsi ekonomi yaitu mengatur manuasia demi kelangsungan hidupnya;
c. Fungsi etika yaitu cara perilaku dan meyakini kepercayaan mereka.
2. Manfaat
koperasi
Sebagaimana dikemukakan dalam pasal
4 UU No. 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi di Indonesia seperti berikut
ini :
a.
Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan
ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi dan sosial.
Potensi dan kemampuan ekonomi para
anggota koperasi pada umumnya relatif kecil. Melalui koperasi, potensi, dan
kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga dapat
membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian koperasi akan memiliki
peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial
anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
b.
Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan
kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
Peningkatan kualitas kehidupan hanya
bisa dicapai koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun
dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat di sekitarnya.
c.
Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan
dan ketahanan perekonomian nasional.
Koperasi adalah satu-satunya bentuk
perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka
koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh
perekonomian rakyat. Oleh karena itu, koperasi harus berusaha sekuat tenaga
agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien. Sebab hanya dengan cara
itulah koperasi dapat menjadikan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekonomian nasional.
d.
Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan
perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Sebagai salah satu pelaku ekonomi
dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk
mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi
lainnya. Dengan demikian, koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki
usaha yang sehat dan tangguh, sehingga dengan cara tersebut koperasi dapat
mengemban amanat dengan baik.
H.
Lambang Koperasi
Gambar 1.
Lambang Koperasi Indonesia yang lama
Lambang koperasi Indonesia memiliki arti:
1.
Roda
bergigi melambangkan
upaya keras yang ditempuh secara terus menerus;
2.
Rantai
memiliki
makna ikatan kekeluargaan, persatuan, dan persahabatan yang kokoh;
3.
Padi
dan kapas melambangkan kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara
umum yang diusahakan oleh koperasi;
4.
Timbangan
menggambarkan
keadilan sosial bagi salah satu dasar kopersi;
5.
Bintang
dan perisai yang merupakan lambang dari pancasila
yang berarti landasan ideal koperasi;
6.
Pohon
beringin
menggambarkan simbol kehidupan yang memiliki sifat kemasyarakatan dan
kepribadian Indonesia yang berakar kokoh;
7.
Koperasi
Indonesia melambangkan kepribadian koperasi rakyat Indonesia;
8.
Warna
merah dan putih, menggambarkan sifat nasional Indonesia;
9.
Pohon beringin berlalu
teratai harapan masa depan koperasi.
Gambar 2.
Lambang Koperasi Indonesia yang baru
Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (
Permen KUKM ) NOMOR : 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang penggunaan lambang
koperasi Indonesia , maka mulai tanggal 12 April 2012 telah terjadi penggantian
lambang koperasi.
Pasal 2 tertulis bahwa :"Bagi Gerakan Koperasi diseluruh
Indonesia agar segera menyesuaikan penggunaan lambang koperasi Indonesia,
sebagaimana pada Lampiran Peraturan Menteri ini."
Pada Pasal 3 tertulis : "Bagi koperasi yang masih memiliki kop
surat dan tata laksana administrasi lainnya dengan menggunakan lambang koperasi
Indonesia yang lama, diberi kesempatan selambat-lambatnya pada tanggal 12 Juli
2012 telah menyesuaikan dengan lambang koperasi Indonesia yang baru."
Dan pada pasal 6 tertulis bahwa : "Dengan dikeluarkannya Peraturan
Menteri ini maka Lambang Koperasi yang lama dinyatakan tidak berlaku."
Lambang koperasi Indonesia dalam bentuk gambar bunga yang memberi kesan
akan perkembangan dan kemajuan terhadap perkoperasian di Indonesia mengandung
makna bahwa koperasi Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan,
variatif, inovatif sekaligus produktif dalam kegiatannya serta berwawasan dan
berorientasi pada keunggulan teknologi.
1.
Bunga yang memberi kesan akan perkembangan dan
kemajuan terhadap perkoperasian di Indonesia, mengandung makna bahwa koperasi
Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif
sekaligus produktif dalam kegiatannya serta berwawasan dan berorientasi pada
keunggulan dan teknologi;
2.
4 (empat) sudut pandang melambangkan arah mata angin
yang mempunyai maksud koperasi Indonesia sebagai gerakan koperasi di Indonesia
untuk menyalurkan aspirasi, sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat
kerakyatan, sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan
dan demokrasi; selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global.
3.
Teks “Koperasi Indonesia” memberi kesan dinamis
modern, menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang serta mengikuti kemajuan
zaman yang mencerminkan pada perekonomian yang bersemangat tinggi, teks
koperasi Indonesia yang berkesinambungan sejajar rapi mengandung makna adanya
ikatan yang kuat, baik di dalam lingkungan internal koperasi Indonesia maupun
antara koperasi Indonesia dan para anggotanya;
4.
Warna pastel memberi kesan kalem sekaligus berwibawa,
selain koperasi Indonesia bergerak pada sektor perekonomian, warna pastel
melambangkan adanya suatu keinginan, ketabahan, kemauan dan kemajuan serta
mempunyai kepribadian yang kuat akan suatu hal terhadap peningkatan rasa bangga
dan percaya diri yang tinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya;
5.
Lambang koperasi Indonesia menggambarkan falsafah
hidup berkoperasi yang memuat:
6.
Tulisan: Koperasi Indonesia yang merupakan identitas
lambang;
Gambar: 4(empat) kuncup bunga yang saling bertaut dihubungkan bentuk sebuah lingkaran yang menghubungkan satu kuncup dengan kuncup lainnya, menggambarkan seluruh pemangku kepentingan saling bekerja sama secara terpadu dan berkoordinasi secara harmonis dalam membangun Koperasi Indonesia.
Gambar: 4(empat) kuncup bunga yang saling bertaut dihubungkan bentuk sebuah lingkaran yang menghubungkan satu kuncup dengan kuncup lainnya, menggambarkan seluruh pemangku kepentingan saling bekerja sama secara terpadu dan berkoordinasi secara harmonis dalam membangun Koperasi Indonesia.
I.
Tingkatan
dan Perangkat Organisasi Koperasi
1. Tingkatan dalam koperasi
Tingkat organisasi dalam koperasi adalah
sebagai berikut:
a.
Koperasi primer
Koperasi
Primer adalah badan usaha koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang.
Orang-orang ini berkumpul untuk memikirkan bagaimana memecahkan masalah yang
mereka hadapi secara bersama-sama. Mereka ini tentunya terdiri dari orang-orang
yang memiliki kepentingan sama dan pandangan hidup yang serupa. Koperasi primer
ini dapat terbentuk sekurang-kurangnya oleh 20 orang.
b.
Pusat koperasi
Pusat
koperasi adalah kumpulan dari sedikitnya 5 koperasi primer yang memiliki sifat
atau bidang usaha sama atau sejenis. Pengurus pusat koperasi adalah wakil-wakil
dari koperasi primer, ditambah tenaga ahli yang digaji. Pusat koperasi ini
daerah kerjanya adalah Daerah Tingkat II (tingkat Kabupaten). Misalnya pusat
koperasi konsumsi, pusat koperasi unit desa, pusat koperasi batik. Penggabungan
koperasi primer yang sama seperti ini dimaksudkan untuk menggalang persatuan dan
menghindari persaingan di antara koperasi yang melakukan kegiatan sejenis,
membantu penjualan produk koperasi primer, menyebarluaskan cita-cita koperasi
agar lebih memasyarakat dan usaha lain yang berkaitan dengan usaha memperbaiki
dan memajukan kehidupan anggota.
c.
Gabungan koperasi
Gabungan
koperasi gabungan terdiri atas paling sedikit 3 pusat koperasi yang telah
berbadan hukum. Gabungan koperasi ini daerah kerjanya adalah Daerah Tingkat I
(Tingkat Propinsi). Tugas utama gabungan koperasi adalah menyediakan informasi
bagi koperasi-koperasi anggotanya. Informasi-informasi tersebut dapat berupa
majalah atau bulletin lainnya. Selain itu, gabungan koperasi bertugas
menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan bagi anggota, pengurus dan
pegawai-pegawai yang bertugas di koperasi.
d.
Induk koperasi
Induk
koperasi terdiri atas paling sedikit 3 gabungan koperasi yang merupakan
koperasi tingkat nasional. Induk koperasi ini daerah kerjanya adalah Ibu Kota
Negara Republik Indonesia (tingkat Nasional). Mengingat tingkatnya sudah
nasional sifat dari anggota induk koperasi tidak harus sama. Induk koperasi
seperti ini biasa dinamakan Induk Koperasi Nasional atau Pusat Koperasi
Nasional. Tugas utama induk koperasi adalah:
1.) Mengeluarkan
majalah yang memuat pengumuman-pengumuman, peristiwa-peristiwa serta hal-hal
lain yang menyangkut koperasi dan perkembangan koperasi pada umumnya.
2.) Menyelenggarakan
penyuluhan, bimbingan, dan bahkan pendidikan koperasi bagi anggota dan pengurus
koperasi.
3.) Menyebarkan
cita-cita dan semangat koperasi, terutama kepada anggota koperasi dan
masyarakat pada umumnya.
2. Perangkat organisasi koperasi
Di
dalam UU No.25 Tahun 1992, ketentuan mengenai perangkat organisasi koperasi
diatur dalam Pasal 21 beserta penjelasannya, terdiri dari :
a.
Rapat anggota
Rapat
anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota
berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai
pengelolaan koperasi. Rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam
setahun. Hal yang dilakukan dalam rapat anggota tahunan antara lain:
1.) Menetapkan
anggaran dasar;
2.) Memilih,
mengangkat, dan memberhentikan pengurus serta pengawas;
3.) Meminta
laporan pertanggungjawaban pengurus;
4.) Menetapkan
pembagian sisa hasil usaha;
Di
dalam koperasi, setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Kewajiban
anggota koperasi adalah sebagai berikut :
1.) Menghadiri
rapat anggota;
2.) Membayar
iuran atau simpanan pokok dan simpanan wajib;
3.) Mematuhi
AD dan ART serta keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota;
4.) Mengembangkan
dan memelihara kebersamaan atas dasar kekeluargaan;
5.) Menjaga
rahasia perusahaan dan organisasi koperasi kepada pihak luar;
6.) Menanggung
kerugian yang diderita koperasi, proporsional dengan modal yang disetor;
Sedangkan
hak-hak anggota koperasi antara lain sebagai berikut:
1.) Memanfaatkan
koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
2.) Mendapatkan
keterangan mengenai perkembangan koperasi;
3.) Menyatakan
pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota;
4.) Memilih
pengurus dan pengawas;
5.) Dipilih
sebagai pengurus atau pengawas;
6.) Menyetujui
atau mengubah AD / ART serta ketetapan lainya.
b.
Pengurus
koperasi
Pengurus
koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.
Bertanggung jawab kepada rapat anggota. Masa jabatan pengurus paling lama lima
tahun. Tidak merangkap sebagai pengawas. Pengurus baik bersama-sama, maupun
sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan
kesengajaan atau kelalaian. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota
pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
1.) Tugas
pengurus yaitu :
a.
Mengelola organisasi dan usaha koperasi;
b.
Mengajukan rancangan rencana kerja serta
rancangan rencana pendapatan dan anggaran belanja koperasi;
c.
Menyelenggarakan rapat anggota;
d.
Melaksanakan rencana kerja yang sudah
ditetapkan rapat anggota;
e.
Mengajukan laporan keuangan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
f.
Mencatat setiap transaksi anggota;
g.
Memelihara daftar buku anggota dan
pengurus;
h.
Meningkatkan pengetahuan anggota dengan
menyelenggarakan pendidikan bagi anggota.
2.) Wewenang
pengurus yaitu :
a.)
Mewakili koperasi di dalam dan di luar
pengadilan;
b.)
Memutuskan penerimaan dan penolakan
anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan AD dan ART;
c.)
Melakukan tindakan dan upaya bagi
kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan
keputusan rapat anggota;
d.)
Mengangkat dan memberhentikan pelaksana
usaha;
e.)
Rencana pengangkatan pengelola atas
persetujuan rapat anggota.
c. Pengawas Koperasi Indonesia
Pengawas
koperasi ini juga merupakan perangkat organisasi koperasi Indonesia, yang
dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, serta bertanggung
jawab kepada rapat anggota. Semua hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas
harus dirahasiakan dari pihak luar koperasi. Sebagai anggota pengawas, tidak
dapat merangkap sebagai pengurus, sebab kedudukan dan tugas pengawas ini adalah
mengawasi pelaksanaan tugas kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus.
1.) Tugas
pengawas yaitu sebagai berikut :
a.) Melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi;
b.) Melaporkan
hasil pengawasannya secara tertulis kepada rapat anggota.
2.) Wewenang
pengawas :
a.) Meneliti
catatan yang ada pada koperasi;
b.) Mendapatkan
segala keterangan yang diperlukan.
d.
Manajer (Pengelola Usaha)
Pengurus
koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang untuk mengelola usaha
koperasi. Rencana pengangkatan pengelola diajukan kepada rapat anggota untuk
mendapat persetujuan. Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus. Sebenarnya,
pengelola membayar dirinya sendiri berdasarkan kemampuannya dalam mengelola
usaha. Pengelola menanggung kerugian usaha koperasi karena kelalaian dan
kesengajaannya.
1.) Tugas
pengelola :
a.) Melaksanakan
usaha koperasi;
b.) Mengajukan
rancangan rencana anggaran pendapatan & belanja koperasi kepada pengurus;
c.) Memberikan
pelayanan usaha kepada anggota;
d.) Membuat
studi kelayakan usaha koperasi;
e.) Membuat
laporan perkembangan usaha koperasi.
2.) Wewenang
pengelola :
a.) Mengangkat
dan memberhentikan karyawan atas persetujuan pengurus;
b.) Meningkatkan
prestasi kerja karyawan.
e. Karyawan
1.) Tugas karyawan:
a.) Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang pekerjaannya
dengan penuh tanggung jawab;
b.) Menerima imbalan jasa atas prestasi kerja yang
diberikan pada koperasi;
c.) Mematuhi segala peraturan yang berlaku serta menjalankannya;
d.) Memasuki organisasi karyawan dalam memperjuangkan
nasibnya dan wadah inspirasi serta informasi dalam mengembangkan bakatnya.
2.) Wewenang karyawan:
a.)
Mendapatkan
informasi yang diperlukan untuk keperluan tugasnya;
b.)
Mendapatkan
pengajaran di organisasi karyawan yang diikutinya.
J.
Bentuk
Koperasi
1.
Jenis koperasi
berdasarkan fungsinya
a. Koperasi konsumsi
Didirikan
untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Di sini anggota
berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya. Yang pasti
barang kebutuhan yang dijual di koperasi harus lebih murah dibandingkan di
tempat lain, karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.
Contoh-contoh koperasi konsumen adalah kopkar/kopeg, Koperasi Pegawai Indosat
(Kopindosat), KPRI adalah Koperasi Keluarga Guru Jakarta (KKGJ).
b. Koperasi produksi
Koperasi
yang menghasilkan barang dan jasa, di sini anggota berperan sebagai pemilik dan
pekerja koperasi. Bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku,
penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu serta
membantu menjual dan memasarkannya hasil produksi tersebut. Misalnya Koperasi
Produksi Kerja, misalnya dapat berupa kajian rumah tangga, pertanian, dan
sebagainya. Anggota sebagai pekerja dan sekaligus pemilik. Koperasi Produksi
Pengusaha (Produsen), Contohnya koperasi produsen tahu dan tempe (kopti), koperasi
produksi kerajinan (koprinka).
c. Koperasi jasa
Koperasi
Jasa memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya.
Misalnya: simpan
pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota
berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi. Tentu bunga yang
dipatok harus lebih rendah dari tempat meminjam uang yang lain. Contoh koperasi
jasa angkutan yang anggotanya para pemilik angkutan, yaitu Koperasi Wahana
Kalpika (KWK), Kowanbisata, Kopaja (di Jakarta), Koperasi Angkutan Bekasi
(Koasi); koperasi perumahan yang memberi jasa sewa rumah; koperasi pelistrikan
yang memberi jasa aliran listrik kepada anggotanya; koperasi asuransi yang
memberi jasa jaminan kepada anggotanya yaitu asuransi jiwa, pinjaman dan
kebakaran.
d. Koperasi
penjualan/pemasaran
Koperasi
yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh
anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai
pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.
2.
Jenis koperasi
berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja
a.
Koperasi
primer
adalah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang
perseorangan. Contoh Koperasi Pasar Agung dan Koperasi Pasar Kemiri.
b.
Koperasi
sekunder
adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki
cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Contoh
gabungan dari koperasi Pasar Agung, Pasar Kemiri, dan koperasi pasar yang ada
di kota Depok.
3.
Koperasi
berdasarkan jenis usahanya
a.
Koperasi
Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang memiliki usaha
tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang
menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan
jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat
anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan
untuk anggota.” Contoh Kospin Jasa Pekalongan, KSP Kodanua, KSP Kowika Jaya,
Jakarta dan KSP Arta Prima di Ambarawa, Magelang.
b.
Koperasi Serba
Usaha (KSU) adalah koperasi yang bidang usahanya
bermacam-macam. Anggota KSU adalah orang-orang yang bertempat tinggal di
wilayah itu. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani
kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, unit wartel.
Contohnya KUD.
c.
Koperasi
konsumsi
adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota.
Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, dan perabot
rumah tangga. Contoh kopkar dan koperasi pegawai (KPRI), serta KSU dan KUD.
d.
Koperasi
produksi
adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual
secara bersama-sama. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan
melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran. Contoh
Koperasi Pengrajin Susu Bandung Selatan (KPBS).
4.
Koperasi
berdasarkan keanggotaannya
a.
Koperasi Unit
Desa (KUD) adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat
pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama
pertanian. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan
pupuk, obat pemberantas hama tanaman, benih, alat pertanian, dan memberi
penyuluhan teknis pertanian. Contoh Puskud Mina Lestari Jatim.
b.
Koperasi
Pegawai Republik Indonesia (KPRI), koperasi ini
beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi
Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejateraan para
pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau
instansi.
c.
Koperasi Pasar (Koppas), Koperasi ini
beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya pedagang di setiap pasar
mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan
para pedagang. Misalnya modal dan penyediaan barang dagangan. Di tingkat
kabupaten atau provinsi terdapat Pusat Koperasi Pasar (Puskoppas) yang
bertujuan memberikan bimbingan kepada koperasi pasar yang ada di wilayah binaannya.
d.
Koperasi
sekolah
memiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi
sekolah memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah, seperti
buku pelajaran, alat tulis, makanan, dan lain-lain. Keberadaan koperasi sekolah
bukan semata-mata sebagai kegiatan ekonomi, melainkan sebagai media pendidikan
bagi siswa antara lain berorganisasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan
kejujuran.
K.
Modal Koperasi
Modal usaha koperasi berasal dari
dua sumber yaitu :
1. Modal
sendiri berasal dari :
a. Simpanan
pokok
Simpanan pokok adalah sejumlah uang
yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi
anggota. Simpanan pokok tidak boleh diambil kembali selama yang bersangkutan
masih menjadi anggota.
b. Simpanan
wajib
Simpanan wajib adalah simpanan yang
wajin dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.
Simpanan wajib juga tidak boleh diambil jika bersangkutan masih menjadi anggota
koperasi. Dengan simpanan wajib modal koperasi terus bertambah dan berkembang.
c. Simpanan sukarela
Modal koperasi semacam ini adalah
simpanan dari anggota – anggota koperasi yang bersifat sukarela, dalam artian
tidak ada paksaan untuk melakukan simpanan ini tetapi dilakukan atas kemauan
sendiri.
d. Dana
cadangan
Dana cadangan adalah sejumlah uang
yang diperoleh dari penyisihan sisa hasi usaha. Dana yang terkumpul dalam
bentuk cadangan selama tidak terjadi kerugian dapat dimanfaatkan sebagai modal.
e. Hibah
Hibah adalah pemberian berupa uang
atau barang yang diterima oleh koperasi tetapi bukan dari anggotanya melainkan
dari pihak lain. Contohnya koperasi menerima hibah dari pemerintah atau
perusahaan tertentu.
2. Modal
pinjaman
a. Anggota
Pinjaman yang diperoleh dari anggota
koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Kalau dalam simpanan
sukarela, maka besar kecil dari nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan
anggota. Sebaliknya dalam pinjaman, koperasi meminjam senilai uang atau yang
dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota.
b. Koperasi
lainnya dan atau anggotanya
Pada dasarnya diawali dengan adanya
kerja sama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu
dalam bidang kebutuhan modal. Bentuk dan lingkup kerja sama yang dibuat bisa
dalam lingkup yang luas atau dalam lingkup yang sempit tergantung dari
kebutuhan modal yang diperlukan.
c. Bank dan
lembaga keuangan lainnya
Pinjaman komersial dari lembaga
keuangan untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam persyaratan.
Prioritas tersebut diberikan kepada koperasi sebetulnya merupakan komitmen
pemerintah dari negara-negara yang bersangkutan untuk mengangkat kemampuan
ekonomi rakyat khususnya usaha koperasi.
d. Penerbitan
obligasi dan surat hutang lainnya
Untuk menambah modal koperasi juga
dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat investor untuk
mencari dana segar dari masyarakat umum diluar anggota koperasi. Mengenai
persyaratan untuk menjual obligasi dan surat utang tersebut diatur dalam
ketentuan otoritas pasar modal yang ada.
e. Sumber lain
yang sah
Semua sumber keuangan, kecuali
sumber keuangan yang berasal dari dana yang tidak sah dapat dijadikan tempat
untuk meminjam modal.
f. Modal
penyertaan (diatur dengan PP)
Modal penyertaan adalah modal yang
berasal dari penanaman modal (investasi) pemerintah atau swasta bukan anggota
(seperti perorangan, badan usaha swasta, dan BUMN). Modal ini dilakukan dalam
upaya memperkuat kegiatan usaha koperasi. Dalam koperasi, modal penyertaan juga
menanggung risiko. Pemilik modal ini tidak memiliki suara dalam rapat anggota.
Akan tetapi, pemilik dapat diikutsertakan dalam pengawasan usaha investasi dari
modal tersebut sesuai dengan kesepakatan.
L.
Cara
Mendirikan Koperasi
1.
Syarat pendirian koperasi adalah sebagai berikut :
a.
Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20
(dua puluh) orang;
b.
Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3
(tiga) koperasi;
c.
Dibuat dengan akta pendirian yang memuat anggaran
dasar;
d.
Berkedudukan di wilayah Indonesia;
2.
Persiapan mendirikan koperasi adalah sebagai berikut :
a.
Anggota masyarakat yang akan mendirikan koperasi harus
mengerti maksud dan tujuan berkoperasi serta kegiatan usaha yang akan
dilaksanakan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat
sebesar-besarnya bagi anggota. Pada dasarnya koperasi dibentuk dan didirikan
berdasarkan kesamaan kepentingan koperasi.
b.
Agar orang-orang yang akan mendirikan koperasi
memperoleh pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, managemen,
prinsip-prinsip koperasi dan prospek pengembangan koperasinya, maka mereka
dapat meminta penyuluhan dan pendidikan serta latihan dari kantor departemen
koperasi pengusaha kecil dan menengah setempat.
3.
Rapat pendirian
Proses pendirian sebuah koperasi
diawali dengan penyelenggaraan rapat pendirian koperasi oleh anggota masyarakat
yang menjadi pendirinya
a. Hal - Hal yang
dibicarakan dalam rapat:
1.) Tujuan
mendirikan koperasi;
2.) Kegiatan
usaha yang hendak dijalankan;
3.) Menetapkan
modal yang akan disetor kepada koperasi diantaranya dari simpanan pokok dan
simpanan wajib;
4.) Memilih
nama-nama pengurus dan pengawas koperasi;
5.) Menyusun
anggaran dasar
4.
Prosedur permohonan
pengesahan
a.
Adanya permohonan tertulis dari para pendiri dengan
dilampiri akta pendirian;
b.
Bila permintaan pengesahan ditolak, alasan penolakan
diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3
(tiga) bulan setelah diterimanya permintaan;
c.
Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para
pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu)
bulan sejak diterimanya penolakan;
d.
Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang
diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya
pengajuan permintaan ulang;
e.
Setelah pengesahan akta pendirian diumumkan dalam
berita Negara Republik Indonesia.
M.
Perbedaan
Koperasi dengan Organisasi Non-koperasi
Ada beberapa perbedaan antara badan
usaha koperasi dan non-koperasi, diantaranya yaitu :
1.
Anggota koperasi sebagai pemilik dan juga sebagai
pelanggan dari koperasinya, sedang pada badan usaha lain, pemilik ≠
pelanggan.
2.
Pengambilan keputusan pada koperasi berdasarkan one
man one vote, sedang pada badan usaha lain, pengambilan keputusan
berdasarkan kepemilikan saham mayoritas.
3.
Pembagian patronage refund pada koperasi
didasarkan pada jasa anggota, tidak berdasarkan kepemilikan saham seperti yang
berlaku pada badan usaha lain.
4.
Patronage refund pada koperasi merupakan
laporan tahunan koperasi yang menyatakan besaran shu, bukan laba/rugi seperti
pada perusahaan non koperasi.
5.
Tujuan koperasi adalah pelayanan maksimum bagi
peningkatan kesejahteraan anggota, sedang tujuan badan usaha lainnya adalah
profit maksimum.
6.
Hasil Usaha Koperasi disebut SHU, sedang hasil usaha
Badan usaha lainnya disebut Laba (SHU ≠ Laba) di mana: Hasil Usaha =
Laba, sedangkan “Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah Hasil Usaha dikurangi
seluruh biaya operasional Koperasi.
N.
Kelebihan dan Kelemahan Koperasi
1. Kelebihan koperasi yaitu:
a. Anggota
koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen;
b. Dasar
sukarela, orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan
dasar sukarela;
c. Usaha
koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tetapi juga untuk
masyarakat pada umumnya;
d. Koperasi
dapat melakukan berbagai usaha diberbagai bidang kehidupan ekonomi rakyat;
e. Sisa Hasil
Usaha (SHU) yang dihasilkan koperasi dibagikan kepada anggota sebanding dengan
jasa usaha masing-masing anggota.
2. Kekurangan koperasi yaitu:
a. Koperasi
sulit berkembang karena keterbatasan dibidang permodalan;
b. Kemampuan
tenaga professional dalam pengelolaan koperasi;
c. Kurangnya
kerja sama antara pengurus, pengawas dan anggotanya;
d. Tidak semua anggota
koperasi berperan aktif dalam pengembangan koperasi;
e. Koperasi
identik dengan usaha kecil sehingga sulit untuk bersaing dengan badan usaha
lain.
BAB III
PEMBAHASAN
A.
Pengertian
KUD (Koperasi Unit Desa)
KUD (Koperasi
Unit Desa) merupakan kesatuan ekonomi terkecil dari kerangka pembangunan
pedesaan yang merupakan suatu wadah organisasi dan pengembangan bagi berbagai
kegiatan ekonomi di wilayah yang bersangkutan. Dengan kata lain Koperasi Unit
Desa dapat diartikan sebagai gabungan usaha bersama koperasi - koperasi
pertanian atau koperasi-koperasi desa yang terdapat di wilayah unit desa.
B.
Tujuan
Koperasi Unit Desa (KUD)
Menurut
Pasal 3 UU perkoperasian RI No. 25 Tahun 1992, bahwa tujuan koperasi adalah
“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945″, Sedangkan tujuan dari KUD sesuai yang telah dinyatakan
dalam Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa, yaitu mengembangkan ideologi dan
kehidupan perkoperasian, mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan
masyarakat pada kerja pada umumnya, mengembangkan kemampuan ekonomi, daya
kreasi dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan
pendapatannya.
C.
Peranan
Koperasi Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat di Pedesaan
Adapun peran
KUD dalam membantu perekonomian desa adalah sebagai berikut :
1.
Peran KUD dalam pembangunan pertanian
Aktivitas
KUD merupakan program pemerintah dalam mewujudkan swasembada beras, meliputi
pemberian kredit pada petani melalui unit desa, pengolahan hasil dan pemasaran.
Jadi, KUD lahir guna mensukseskan program swasembada beras dalam pembangunan
pertanian pada khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya dengan jalan
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya
2.
Peran KUD membangkitkan rakyat sejahtera
Saat ini
perekonomian nasional yang pertumbuhannya masih lambat bisa segera diatasi
dengan dimulai dari desa mengingat perekonomian desa meningkat maka
perekonomian kota akan meningkat pula dan semua kebutuhan tercukupi dengan
harga yang terjangkau yang akhirnya tidak memerlukan impor barang dari luar
negri namun bahkan akhirnya negri kaya raya ini akan bisa mengekspor barang ke
luar negri. Pembangunan ekonomi nasional merupakan faktor yang sangat penting
dalam peningkatan kesejahteraan mayarakat Indonesia yang secara tidak langsung
menjadi faktor yang berpengaruh pada kwalitas sumber daya manusia (SDM)
Indonesia yang seharusnya menjadi modal dalam pembangunan dan kemajuan Negara
Indonesia. Pernyataan tersebut menjadikan bahwa pengembangan koperasi merupakan
salah satu hal yang penting dan perlu digalakan oleh pemerintah Indonesia demi
kemajuan bangsa indonesia.
D.
Pengaruh
KUD (Koperasi Unit Desa) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Pedesaan
Bagian
terbesar dari negara Indonesia adalah bertempat tinggal di daerah pedesaan.
Penduduk pedesaan mayoritas penghidupannya dari hasil bertani, berkebun,
beternak, dan lain-lain. Lahan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk
mengakibatkan kehidupan rata-rata penduduknya serba kekurangan dan
pendidikanyapun masih tertinggal.
Permasalahan
kehidupan ekonomi masyarakat desa yang tanahnya subur dan dilengkapi dengan
infrastruktur memadai itu masih belum terselesaikan. Salah satu permasalahannya
adalah jika mereka ingin menyekolahkan anak-anaknya keluar. Penyebab kesulitan
hal itu adalah aliran uang yang berputar di dalam desa sangat kecil. Kecilnya
aliran uang dari kota ke desa diakibatkan karena pertanian dan perikanan mereka
diorientasikan untuk kebutuhan sendiri. Karena pola seperti itu lah maka, hasil
pertanian dan perikanan mereka tidak bisa menjadi komoditi yang ekonomis untuk
dijual ke pasar karena skala produksi yang menjadi kecil.
Masalah
berikutnya yang dijumpai adalah kesulitan masyarakat desa untuk mengakses
pasar. Ternyata infrastruktur jalan, listrik dan telekomunikasi belumlah cukup
untuk membuat hasil produksi desa dijual ke pasar. Jika desa ini dengan
infrastruktur memadai seperti itu saja kesulitan menjual hasil produksinya,
apalagi daerah-daerah yang belum tersentuh infrastruktur jalan, listrik dan telepon.
Penyebab timbulnya masalah ini mungkin saja karena kurangnya jiwa kewirausahaan
dipedesaan. Di sinilah diperlukannya perubahan pola pikir dari orientasi
internal menjadi orientasi eksternal dengan memberdayakan potensi dan peluang
yang ada. Pola pikir ini hanya terdapat pada jiwa kewirausahaan. Sebenarnya
kalau peran koperasi Unit Desa (KUD) bisa diwujudkan , laju program pembangunan
ekonomi pedesaan bisa lebih cepat. Keadaan ini mengakibatkan banyak
sumber-sumber usaha yang kurang dimanfaatkan oleh penduduk pedesaan sehingga
tidak menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. KUD ini lah yang akan
menampung dan memasarkan hasil produksi pertanian dan olahannya dengan dorongan
seluruh kekuatan masyarakat pedesaan.
Aspek-aspek
positif yang tertancap di daerah pedesaan sepersi sifat kegotongroyongan yang
kuat, musyawarah dan mufakat yang tertanam di masyarakat pedesaan menjadi
senjata yang kuat dari bedirinya koperasi di pedesaan. Koperasi pada mulanya
harus secara nyata menunjukkan akan manfaat dari keberadaan badan atau
organisasi koperasi tersebut di daerah pedesaan apakah benar-benar memberikan
manfaat secara nyata kepada warga desa secara umum.
Pendekatan-pendekatan
tersebut merupakan suatu rencana agar warga masyarakat dapat bergabung dan
menunjang segala rencana atas tujuan dari koperasi tersebut. Menurut
Kartasapoetra, dkk (2007:193) “terbukti bahwa dengan adanya koperasi di daerah
pedesaan dengan serta-merta penduduk pedesaan bangkit, bergairah untuk
meningkatkan usahanya sehingga pendapatan perkapita daerah tersebut pun menjadi
bertambah”.
Keberadaan
koperasi di daerah pedesaan juga dapat melaksanakan pembangunan di sekitar
lingkungan hidupnya. Subiakto (2013) mengatakan bahwa “Koperasi juga merupakan
organisasi yang paling banyak melibatkan peran serta rakyat. Oleh karena itu,
koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu lebih banyak diikutsertakan dalam
upaya pembangunan yang lebih merata, tumbuh dari bawah, berakar di masyarakat
dan mendapat dukungan luas dari rakyat”.
Koperasi
beranggotakan dari masyarakat yang memiliki perekonomian lemah dan bergabung
secara sukarela atas persamaan hak guna mensejahterakan anggotanya tersebut.
Ini berarti bahwa dalam koperasi, masyarakat lah yang berperan aktif.
Masyarakat yang berperan aktif secara langsung pasti koperasi pun akan dapat
berkembang lebih baik. Berbagai perindustrian kecilpun juga mulai dirikan
sebagai akibat dari bergairahnya para masyarakat yang dengan aktif mengikuti
kegiatan koperasi di daerah tersebut.
Koperasi
dibentuk dengan tujuan untuk membangkitkan dan memupuk daya cipta dan
prakarsa penduduk yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Cara seperti
mengikutsertakan seluruh penduduk dalam masyarakat agar secara sukarela mau
berpartisipsi dalam tercapainya tujuan pembangunan dan masing-masing tergerak
untuk menyumbangkan tenaga ataupun bahan-bahan yang tersedia di lingkungan.
Berhasilnya
pembangunan masyarakat desa terletak pada penduduk di desa itu sendiri yang
berhasrat besar untuk mengadakan perubahan-perubahan dari tingkatan hidup sebelumnya
yang tradisional, terutama dalam bidang perekonomian. Perubahan-perubahan hanya
dapat terwujud jika seluruh penduduk berpartisispasi dengan pihak pemerintah,
secara gotong royong bantu membantu, meningkatkan kegairahan kerja, melakukan
usaha secara terorganisasi dan dipimpin oleh seseorang yang memiliki
pengetahuan yang cukup dan berpengaruh, dengan demikian usaha yang digelutinya
tidak sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, melainkan ditujukan
untuk pemenuhan perekonomian daerahnya. Keberhasilan ini akan diperoleh
peningkatan-peningkatan pendapatan dan sebagian pendapatan yang disisihkan
(disimpan) selain bermanfaat bagi keperluan-keperluan hari tua dan anggota
keluarganya kelak dapat pula merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan dilingkungan
pedesaanya.
Keberadaan
koperasi tidak hanya membantu kesulitan-kesulitan penduduk dalam hal
perekonomian. Namun peningkatan jumlah anggota koperasi serta peningkatan unit
koperasipun akan berdampak pada lingkungan pedesaan itu sendiri. Inawati dalam
Seputar Indonesia (2011) mengatakan bahwa “Jumlah koperasi kini mencapai
186.907 buah. Jumlah unit serta anggota koperasi yang terus bertambah ini
menunjukkan sisi positif dari pembangunan. Ini menunjukkan bahwa dapat
dipastikan telah terjadi penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, dan
peningkatan kesejahteraan anggota koperasi atau rakyat Indonesia”
Peran aktif
dari masyarakat itu sendiri sangat penting demi kemajuan perekonomian desa
tersebut. Lebih banyak warga masyarakat di pedesaan tersebut yang aktif dalam
koperasi akan menyebabkan jumlah koperasi di daerah tersebut pun juga
bertambah, hal ini jelas bahwa mutu dari koperasi pun akan meningkat yang akan
menyebabkan pertumbuhan perekonomian dari daerah tersebut akan meningkat pula.
Peningkatan
jumlah koperasi serta peningkatan warga masyarakat yang lebih berperan aktif
dalam kegiatan koperasi, hal ini jelas dapat mengurangi angka pengangguran
dalam daerah pedesaan tersebut. Disebabkan karena kebanyakan pada umumnya warga
masyarakat yang memiliki kesulitan dalam hal perekonomian dengan berperan aktif
dalam kegiatan koperasi justru lebih tergerak untuk meningkatkan usahanya.
Sehingga kesulitan-kesulitan ekonomi yang di alami para masyarakat tersebut
dapat teratasi. Masyarakat pedesaan yang pada awal mulanya masyarakat tersebut
pengangguran menjadi orang yang lebih berguna untuk peningkatan kesejahteraan
daerahnya khususnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya sendiri.
E.
Dasar Hukum
Pembentukan Koperasi Unit Desa
Koperasi Unit Desa dibentuk
berdasarkan instruksi Presiden no.4 tahun 1973 tanggal 5 Mei 1973 yang
merupakan pedoman mengenai pengaturan dan pembinaan unit desa. Kemudian Inpres
no.4 tahun 1973 itu disempurnakan oleh Instruksi Presiden no.2 tahun 1978 tentang
peningkatan fungsi BUUD dan KUD dalam rangka pembangunan secara organisasi
ekonomi . Selaaanjutnya Instruksi Presiden no.2 tahun 1978 lebih disempurnakan
lagi oleh Inpres no.4 tahun 1984 tentang pembinaan dan pengembangan KUD.
F.
Keberhasilan
dan Kekurangan Koperasi Unit Desa
1.
Keberhasilan dari Koperasi Unit Desa
a.
Baik tidaknya alat perlengkapan organisasi yaitu rapat
anggota dalam pengurus koperasi dan badan pemeriksa koperasi;
b.
Seberapa jauh kegiatan koperasi unit desa mampu
mengelola tugas yang dibebankan oleh pemerintah seperti pengadaan sarana
produksi, kredit candak kulak, partisipasi anggota dan lain-lain.
2.
Kekurangan dari Koperasi Unit Desa
a.
Pejabat koperasi sebagai Pembina KUD terlalu cepat
memberi bantuan berupa kredit kepada KUD tanpa disertai pembinaan dan
pengawasan yang insentif;
b.
Penyuluhan
mengenai KUD dilakukan sambil lalu tanpa ada koordinasi dengan dinas-dinas
teknis lain;
c.
Jumlah tenaga pembina koperasi tidak sebanding dengan
luas wilayah dan jumlah anggota masyarakat yang dilayani;
d.
Pejabat koperasi tidak tegas dalam mengambil keputusan
terhadap pengurus KUD yang tidak menjalankan fungsi dengan baik;
e.
Membeli hasil pertanian dibawah harga pasar;
f.
Belum mampu bersaing di pasaran;
g.
Kurangnya permodalan.
G.
Permasalahan
Koperasi Unit Desa
1. Permasalahan
eksternal
a. Masyarakat
belum mampu sepenuhnya diyakinkan bahwa koperasi merupakan sarana yang efektif
dalam mengatasi kelemahan ekonomis dan dalam meningkatkan kesejahteraannya.
b. Belum adanya
rencana induk pengembangan koperasi yang terpadu.
c. Belum adanya
prasarana yang memadai untuk bisa membangkitkan kegairahan berkoperasi.
2. Permasalahan
intern
a. KUD lemah
dalam organisasi dan manajemen
b. Sarana
pelayanan dan modal yang belum memadai
c. Kurangnya
pengarahan yang tepat dalam kesinambungan pengembangan kegiatan ekonomi
H.
Usaha-Usaha
untuk Memecahkan Masalah KUD
1. Dengan
memberi pelayanan yang baik terhadap kebutuhan anggota.
2. Mengaktifkan
anggota dengan penyuluhan yang intensif.
3. Mengarahkan
KUD pada kemampuannya untuk menjadi koperasi serba usaha dengan menggunakan potensi
daerahnya masing-masing.
4. Dengan
penyempurnaan organisasi intern dan ekstern KUD.
5. Dengan
memperbaiki manajemen koperasi.
I.
Program
Pembinaan dan Pengembangan KUD
Di Indonesia peranan Pemerintah
dalam menggerakan dan mengembangkan koperasi cukup besar. Campur tangan
pemerintah dalam hal ini sifatnya membantu memecahkan persoalan dan membimbing
KUD menuju ke arah organisasi yang lebih otonomi yang nantinya mampu menjadi
soko guru perekonomian rakyat pedesaan.
Untuk membimbing, mendorong,
mengembangkan dan membina KUD, dibentuk BUUD beserta kepengurusannya yang
anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemuka masyarakat seperti: Camat, Pamong
desa, Guru, Ulama, dll. Pelaksanaan sehari-hari kebijakan usaha KUD
dilaksanakan oleh manager yang mempunyai kemampuan pengelolaan perusahaan yang
mencurahkan waktu sepenuhnya pada pekerjaannya.
Melihat liputan kegiatan yang begitu
luas, dari KUD, maka pembinaan KUD sejak tahun 1972 terus ditingkatkan baik
dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas seperti jumlah anggota,
volume usaha, besarnya permodalan, penyaluran sarana produksi perlengkapan
gedung dan kantor. Dari segi kualitas seperti jumlah anggota, volume usaha,
besarnya permodalan, penyaluran sarana produksi perlengkapan gedung dan kantor.
Partisipasi masyarakat dalam KUD bisa diukur dengan mengetahui sejauh mana
pengetahuan masyarakat terhadap manfaat koperasi, pengetahuan anggota terhadap
pengurus dan hubungannya dengan pengurus. Di samping itu juga bisa diukur dari
pemenuhan kewajiban menyetor simpanan, dan frekuansi kunjungan mereka ke KUD.
J.
Strategi
Pembinaan dan Pengembangan KUD
Tujuan dari strategi tersebut adalah
untuk mengakomodasikan segala usaha pemerintah dalam mempercepat pengembangan
KUD. Dalam rangka pengembangan KUD, diadakan pengendalian operasional untuk
meningkatkan bimbingan dan penilaian teknis guna kelancaran pelaksanaan program
dalam mencapai tujuan, untuk menyusun laporan rutin dan periodik dalam rangka
memonitoring perkembangan KUD, dan untuk membuat evaluasi atas laporan rutin dalam
rangka mengatasi penyimpangan-penyimpangan dan kelemahan-kelemahan pelaksanaan
program pengembangan KUD sehingga dapat segera diperbaiki dan disempurnakan
seawal mungkin.
K.
Cara
Mengoptimalkan Peran Koperasi di Desa untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
1.
Bentuk koperasi di setiap desa, anggota semua warga
desa , pendirian sesuai dengan prinsip koperasi yang sebenarnya, sesuai yang
disarankan Bung Hatta. Yaitu modal dari anggota dan kemakmuran untuk anggota.
Bentuk koperasi serba usaha baik untuk pupuk. Sembako, material, dan lain-lain.
2.
Jangan membuka koperasi hanya untuk simpan pinjam
karena memiliki resiko yang lebih besar, bila salah penggunaan uang maka
berakibat macet dikemudian hari.
3.
Perlu dilakukan penyuluhan bagaimana menangani
koperasi secara professional.
4.
Perlu penyuluhan bagaimana cara meningkatkan hasil
pertanian, beternak atau perkebunan jika ada.
5.
Arahkan warga desa untuk tidak selalu menggunakan
pupuk kimia. Arahkan warga untuk menggunakan pupuk organik.
6.
Semua warga dibina untuk tidak selalu membeli barang
yang sifatnya konsumtif, arahkan warga dalam pembelian barang kanya karena
kebutuhan dan bukan karena ketertarikan yang disebabkan oleh iklan baik di TV ,
majalah atau Koran.
7.
Diperlukan sinergi yang sama antara pemerintah daerah,
masyarakat desa danpengurus KUD.
8.
Visi KUD harus diperluas yakni tidak hanya untuk
masyarakat desa setempat sajatetapi diperluas sampai ke desa lain.
9.
Pengurus KUD hendaknya bertanggung jawab terhadap
setiap perubahan yang terjadi.
10. Masyarakat
desa ikut serta membangun dan melakukan kontrol terhadap kinerjapengurus KUD.
11. Tumbuhkan
''rasa memiliki yang tinggi'' masyarakat desa terhadap KUD di era persaingan
yang sangat ketat ini, sehingga dapat menumbuhkembangkan perekonomiandesa yang
sekaligus pula dapat menumbuh-kembangkan perekonomian Indonesia dimasa-masa
mendatang.
BAB
IV
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Peran
koperasi di desa sangat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Koperasi yang merupakan suatu badan dalam bidang perekonomian beranggotakan
mereka yang memiliki perekonomian yang lemah yang dibentuk untuk bekerjasama
dan saling membantu untuk mencapai tujuan yang di rencanakan.
Koperasi menjunjung
tinggi musyawarah dan mufakat untuk kepentingan bersama. Adanya musyawarah dan
mufakat dalam koperasi menjadikan koperasi berjalan dengan lancar dan mudah
tercapainya suatu tujuan dari koperasi yaitu untuk mensejahterakan para
anggotanya.
|
61
|
B.
Saran
Dari
pembahasan makalah ini diharapkan peran serta masyarakat aktif dalam kegiatan
koperasi untuk membantu kelancaran perekonomian masyarakat di pedesaan. Peran
koperasi yang sangat besar bagi masyarakat pedesaan berguna untuk membantu
perekonomian masyarakat perlu di optimalkan untuk pengembangan serta
berjalannya kegiatan koperasi. Pengoptimalan koperasi diperlukan beberapa cara
untuk menunjang kelancaran berjalannya kegiatan koperasi sehingga tujuan dari
koperasipun dapat terlaksana dengan baik yaitu untuk mensejahterakan anggota kususnya
dan masyarakat keseluruhan umunya.
Peran serta pemerintah juga sangat
membantu kelancaran berjalannya kegiatan koperasi, sehingga kelancaran kegiatan
koperasi dapat mensejahterakan serta meningkatkan perekonomian masyarakat.
Peran pemerintah yang dapat direalisasikan diantaranya perbaikan jalan dan jembatan di pedesaan, demi untuk melancarkan usaha
warga desa; perbaikan tempat ibadah, sekolah pedesaan, pengadaan prasarana MCK,
pengairan dan prasarana lainnya;
DAFTAR PUSTAKA
Cyber Koperasi. 2012. Data Koperasi
Kabupaten Kuningan[online]. Tersedia: https://sites.google.com/a/jabarcyberkoperasi.com/data-koperasi-jawa-barat/our-company/kabupaten-kuningan.
[7
Nopember 2015].
Ekonomi. 2015. Peranan KUD [online].
Tersedia : http://ekonomisajalah.blogspot.co.id/2015/05/peranan-koperasi-unit-desa-kud-dalam.html.
[20
Oktober 2015]
Gunadarma. 2010. Peranan KUD bagi
Masyarakat di Pedesaan [online]. Tersedia: https://rina21.wordpress.com/2010/01/01/peranan-koperasi-unit-desa-bagi-masyarakat-pedesaan/.
[20 Oktober 2015].
Nurhakim, Lukman. 2014. Sejarah
Perkembangan Kperasi di Indonesia. Tersedia : http://lukmanoice.blogspot.co.id/2014/10/sejarah-perkembangan-koperasi-di-dunia.html.
[ 22 Oktober 2015].
Fahriyah, Nanda. 2015. Pengertian
Koperasi, Landasan, Asas, Prinsip, Nilai, Tujuan & Fungsinya [online]. Tersedia : http://pengertian-isp.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-koperasi-fungsi-tujuannya.html.
[21
Oktober 2015].
|
63
|
Khasanah, Nurul. 2015.
Mengoptimalkan Koperasi di Desa untuk Meningkatkan Perekonomian
Indonesia [online]. Tersedia : http://nurulkhass.blogspot.co.id/2015/02/mengoptimalkan-peran-koperasi-di-desa.html.
[20
Oktober 2015]
Riani, Marsiwi.
2013. Koperasi [online]. Tersedia: http://marsiwirianis.blogspot.co.id/.[20
Oktober 2015].
Riza.
2014. Pengertian Koperasi Menurut Para Ahli [online]. Tersedia : http://rizachnial.blogspot.co.id/2014/11/definisi-koperasi-menurut-para-ahli.html.
[ 21 Oktober 2015].
Wikipedia.
Koperasi [online]. Tersedia : https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi.
[20
Oktober 2015].
Septyagati,
Yogandita. 2015. Ciri-Ciri Koperasi [online]. Tersedia: https://hikmayogandita.wordpress.com/2013/10/03/ekonomi-koperasi/.
[20 Oktober 2015].
Tidak ada komentar:
Posting Komentar